5 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia
Payung Hukum Kelautan Indonesia
Indonesia dan berjuta-juta kekayaan lautnya menyimpan kejayaan di masa lampau. "Hutan Amazon di laut"julukannya. Mendengarnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri.'Kekhasan dan keindahan telah dimiliki Indonesia, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampu penghuninya untuk membawanya menuju kejayaan.
Pemerintah dan masyarakat Indonesia dituntut untuk berjabat tangan mengembalikan kedigdayaan lautnya. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)/ Indonesia Ocean Policy yang ada merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meraih kejayaan itu kembali.
Dewan Kelautan Indonesia (2012) menjelaskan bahwa KKI merupakan gambaran mengenai kebijakan kelautan untuk mengoptimalkan kekayaan laut yang dimiliki dan menumbuhkan semangat untuk melaksanakan pembangunan nasional yang nantinya akan membentuk pertahanan nasional.
5 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia
Kebijakan Kelautan Indonesia didasari pada lima pilar utama, yaitu : Budaya Kelautan (Ocean Culture), Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance), Keamanan Laut (Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economic), dan Lingkungan Laut (Marine Environment).Budaya Kelautan (Ocean Culture)
Pilar budaya kelautan menjadi landasan untuk meningkatkan kondisi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik dalam mengerti dan memahami tentang kelautan, budaya bahari dan karifan lokal menyangkut kelautan. Pemahaman yang dalam hal ini akan diikuti oleh perkembangan kelautan nasional sebagai pilar utama ekonomi negeri. Budaya kelautan ini juga tercipta dari kesadarannya masyarakat termasuk pelaku usaha akan pentingnya kelestarian lingkungan, sehingga nilai Human Development Index (HD) meningkat. Meningkatnya kualitas masyarakat juga akan membawa Indonesia untuk dapat meningkatkan jumlah hak paten ilmuwan Indonesia dalam bidang kelautan tropis sehingga hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan riset kelautan tropika.
Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance)
Tujuan dari pilar tata kelautan adalah mengefisienkan, mengefektifkan, dan memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan aktivitas sumberdaya kelautan nasional. Pilar tata kelola kelautan mengharapkan kondisi Indonesia dalam pembangunan nasional didukung secara politik. Peran aktif Indonesia dalam aktivitas kelautan, baik regional maupun nasional, dibutuhkan untuk mengembangkan industri kelautan nasional. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengikuti sistem tata kelautan yang diharapkan dapat berjalan adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan sumber daya yang baik akan meninggalkan manfaat, baik moril maupun materil, pada masyarakat terutama yang berada di pesisir.
KEAMANAN LAUT (Marine Security)
Pilar ini dapat menjadi salah satu penopang pertahanan negara. Indonesia membutuhkan suatu lembaga/institusi efektif untuk mengatur, mengelola dan menegakkan hukum yang ada. Kerjasama antar lembaga dengan TNI AL juga akan semakin memperkuat penjagaan kedaulatan dan wilayah pinggiran. Ditambah dengan kelengkapan fasilitas pelabuhan memungkinkan pertahanan kelautan menjadi lebih kuat, sehingga tercipta Indonesia yang memiliki industri maritim mandiri.
Pilar ini dapat menjadi salah satu penopang pertahanan negara. Indonesia membutuhkan suatu lembaga/institusi efektif untuk mengatur, mengelola dan menegakkan hukum yang ada. Kerjasama antar lembaga dengan TNI AL juga akan semakin memperkuat penjagaan kedaulatan dan wilayah pinggiran. Ditambah dengan kelengkapan fasilitas pelabuhan memungkinkan pertahanan kelautan menjadi lebih kuat, sehingga tercipta Indonesia yang memiliki industri maritim mandiri.
EKONOMI KELAUTAN (Ocean Economic)
Pembangunan nasional berlandaskan pilar ekonomi kelautan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui sektor perairan. Kebijakan berdasarkan pilar ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menyerap tenaga kerja dengan maksimal, memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan armada yang dimiliki, meningkatkan devisa melalui ekspor produk kelautan yang berkualitas, dan membangun pelabuhan internasional di beberapa daerah, sehingga masyarakat tergerak untuk menjalankan usaha kelautan.
Pembangunan nasional berlandaskan pilar ekonomi kelautan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui sektor perairan. Kebijakan berdasarkan pilar ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menyerap tenaga kerja dengan maksimal, memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan armada yang dimiliki, meningkatkan devisa melalui ekspor produk kelautan yang berkualitas, dan membangun pelabuhan internasional di beberapa daerah, sehingga masyarakat tergerak untuk menjalankan usaha kelautan.
LINGKUNGAN LAUT (Marine Environment)
Pilar ini lebih menekankan kepada kebijakan yang tetap menyertakan unsur kelestarian lingkungan. Kondisi laut yang bersih, nyaman dan tertata membuktikan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan. Diperlukan juga adanya penataan dan pengelolaan ruang yang memperhatiikan kondisi lingkungan termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Menurut Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Prof. Dr.Rizald Max Rompas, M.Agr, "Marine Environment Policy (MEP) merupakan suatu kebijakan nasional yang disiapkan untuk mengantisipasi ancaman pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang sampai saat ini terus berlangsung bahkan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan."
Pilar ini lebih menekankan kepada kebijakan yang tetap menyertakan unsur kelestarian lingkungan. Kondisi laut yang bersih, nyaman dan tertata membuktikan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya lingkungan. Diperlukan juga adanya penataan dan pengelolaan ruang yang memperhatiikan kondisi lingkungan termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Menurut Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Prof. Dr.Rizald Max Rompas, M.Agr, "Marine Environment Policy (MEP) merupakan suatu kebijakan nasional yang disiapkan untuk mengantisipasi ancaman pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang sampai saat ini terus berlangsung bahkan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan."
Kebijakan yang tercipta dari lima pilar ini akan membawa kemajuan bagi Indonesia apabila didukung oleh setiap elemen yang ada.
